JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus lebih dari sekadar pencitraan atau gimmick.
Ia menegaskan bahwa inovasi seharusnya menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Sayang sekali kalau inovasi itu hanya gimmick saja. Hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semua atau bahkan untuk popularitas kepala daerah. Kalau enggak ada solusinya itu bukan inovasi,” ujar Bima di Jakarta, Rabu. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Presentasi Kepala Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.
Inovasi Harus Memberi Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Bima menegaskan bahwa ciri inovasi yang sejati adalah mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Inovasi harus membawa manfaat yang nyata, meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta memberikan kenyamanan lebih bagi penerima manfaat. Ia mengingatkan bahwa inovasi yang hanya bertujuan untuk penghargaan atau popularitas kepala daerah tidak akan bertahan lama dan berisiko kehilangan makna substansialnya.
“Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja. Sekali lagi, inovasi harus bertumpu pada ekosistem,” ujar Bima.
Membangun Ekosistem Inovasi yang Berkelanjutan
Menurut Wamendagri, inovasi yang efektif harus dibangun di atas lima pilar utama, yaitu riset, regulasi, kelembagaan, aktor, dan pendanaan. Riset yang serius dan berkelanjutan menjadi fondasi utama agar inovasi tidak sekadar ide sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Semua inovasi tidak akan ada artinya kalau tidak ditopang, tidak dikukuhkan, tidak dilandaskan pada riset yang serius,” kata Bima. Selain itu, regulasi yang jelas menjadi penting agar inovasi bisa dilembagakan dan menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan daerah. Tanpa dasar hukum yang kuat, inovasi kerap berhenti di tengah jalan.
Peran Aktor Non-Pemerintah dalam Ekosistem Inovasi
Wamendagri juga menyoroti pentingnya peran aktor di luar pemerintah, seperti perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta, untuk memperkuat ekosistem inovasi di daerah. Partisipasi pihak-pihak ini diharapkan mampu mendorong lahirnya ide-ide baru yang lebih relevan dan aplikatif bagi penyelesaian masalah lokal.
“Aktor-aktor inovator ini kita harapkan juga tumbuh dari non-government sector. Dari sanalah kemudian ekosistem akan terbangun,” tuturnya. Kehadiran aktor-aktor inovatif dari luar birokrasi diyakini dapat memperkaya solusi yang ditawarkan, sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat.
Integrasi Inovasi dengan Kebijakan Daerah
Bima Arya menekankan pentingnya keterlibatan kepala daerah secara langsung dalam presentasi penilaian inovasi. Kehadiran mereka menjadi simbol political will dan bukti integrasi inovasi dengan kebijakan secara menyeluruh. “Kehadiran kepala daerah secara langsung adalah menguatkan inovasi yang terintegrasi. Ini adalah political will. Ini adalah simbol bahwa inovasi yang ditawarkan di sini akan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia mencontohkan Gubernur Sumatera Barat yang hadir langsung dalam acara tersebut, menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi yang berorientasi pada solusi nyata dan pelayanan publik.
Transformasi Budaya Birokrasi Melalui Inovasi
Keberhasilan membangun ekosistem inovasi tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan kepemimpinan yang efektif, visioner, dan kolaboratif agar inovasi bisa menjadi budaya birokrasi. Wamendagri mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menumbuhkan semangat perubahan serta dedikasi terhadap kepentingan publik.
“Sistem ekosistem inovasi, kemudian IGA ini, ini targetnya adalah mencetak sebanyak-banyaknya agar seluruh ASN kita, birokrasi kita hijrah dari kiri bawah ke kanan atas semua. Dari yang kiri atas ke kanan atas semua,” tutur Bima. Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menjadikan inovasi sebagai budaya yang melekat di setiap lini birokrasi, bukan hanya proyek sementara.
Inovasi Harus Hadirkan Solusi dan Nilai Tambah
Wamendagri menekankan bahwa inovasi yang sukses adalah inovasi yang mampu memberikan solusi nyata, efisiensi, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan membangun ekosistem inovasi yang melibatkan riset, regulasi, kelembagaan, aktor, dan pendanaan, pemerintah berharap inovasi dapat menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih baik.
Inovasi yang berorientasi solusi juga mendorong birokrasi untuk lebih adaptif, kreatif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif, inovasi bukan sekadar pencitraan, tetapi menjadi instrumen transformasi yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.