JAKARTA - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh beberapa waktu lalu masih meninggalkan dampak besar bagi masyarakat.
Ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal hingga kini masih bertahan di berbagai lokasi pengungsian sambil menunggu penyediaan tempat tinggal sementara dari pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah yang terus berupaya mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pembangunan hunian sementara atau huntara bagi para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hunian ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara bagi warga sebelum pembangunan rumah permanen dilakukan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah Aceh menargetkan agar seluruh pengungsi yang saat ini masih tinggal di tenda darurat dapat segera berpindah ke hunian sementara sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dengan demikian, para korban bencana diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih layak selama masa pemulihan berlangsung.
"Target kita sebelum Idul Fitri, seluruh masyarakat sudah masuk ke hunian sementara (Huntara) dan menerima dana tunggu hunian (DTH)," kata Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir didampingi Bupati Aceh Barat, Tarmizi di Meulaboh.
Upaya Pemerintah Mempercepat Pemindahan Pengungsi
Pemerintah Aceh terus berupaya mempercepat proses pemindahan pengungsi dari tenda darurat menuju hunian sementara yang sedang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar para korban bencana dapat tinggal di tempat yang lebih layak selama masa transisi menuju pemulihan.
M Nasir menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan para pengungsi sudah dapat meninggalkan tenda darurat dalam waktu dekat, khususnya selama bulan suci Ramadhan tahun ini. Dengan demikian, para warga terdampak dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses pembangunan huntara sekaligus pemindahan warga dari lokasi pengungsian.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan satgas yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri guna mempercepat pemindahan pengungsi dari tenda pengungsian ke huntara yang saat ini masih terus dibangun.
Koordinasi tersebut menjadi langkah penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan lebih efektif serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Progres Pembangunan Huntara di Aceh
Pembangunan hunian sementara di berbagai wilayah Aceh saat ini masih terus berlangsung. Pemerintah daerah melaporkan bahwa progres pembangunan huntara telah mencapai tahap yang cukup signifikan.
M Nasir menyebutkan, saat ini progres pembangunan huntara di Provinsi Aceh dilaporkan telah mencapai 60 persen. Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan proses ini sebelum masa transisi menuju pemulihan berakhir pada 29 April mendatang.
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan hunian sementara terus berjalan secara bertahap. Pemerintah menargetkan pembangunan dapat selesai tepat waktu sehingga para korban bencana tidak perlu lagi tinggal terlalu lama di tenda pengungsian.
Setelah seluruh pengungsi menempati hunian sementara, pemerintah akan melanjutkan program pemulihan dengan membangun hunian permanen bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana.
Setelah fase huntara selesai, kata dia, pemerintah akan melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Tahap ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Jumlah Pengungsi Bencana di Aceh
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, jumlah warga yang masih tinggal di lokasi pengungsian hingga awal tahun 2026 masih cukup besar. Data tersebut menunjukkan bahwa ribuan warga masih menunggu penyediaan tempat tinggal yang lebih layak.
Sebelumnya, Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh hingga Januari 2026 lalu mencatat sebanyak 91.962 jiwa dari 24.426 kepala keluarga (KK) terdampak banjir dan longsor Aceh masih bertahan di lokasi pengungsian sejak akhir November 2025 lalu.
Angka tersebut menggambarkan besarnya dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Selain menyebabkan kerusakan rumah, bencana juga memaksa banyak warga meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan di lokasi pengungsian.
Berdasarkan data Posko, secara keseluruhan, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh berdampak pada 2.584.067 jiwa atau 670.826 KK. Dalam peristiwa tersebut, tercatat 561 orang meninggal dunia dan 30 orang dilaporkan hilang.
Data ini menunjukkan bahwa bencana tersebut merupakan salah satu peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat di berbagai wilayah Aceh.
Sebaran Pengungsi di Berbagai Kabupaten
Sebaran pengungsi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Beberapa wilayah mencatat jumlah pengungsi yang cukup besar dengan ratusan titik lokasi pengungsian.
Untuk pengungsi, yang masih bertahan terbanyak di Kabupaten Aceh Utara yakni mencapai 33.261 jiwa atau 9.242 KK yang tersebar di 210 titik pengungsian.
Kemudian Kabupaten Gayo Lues dengan 18.944 jiwa atau 5.571 KK di 7 titik, disusul Pidie Jaya sebanyak 14.794 jiwa (4.037 KK) yang tersebar di 38 titik pengungsian.
Sementara itu, Aceh Tamiang melaporkan 6.052 jiwa atau 707 KK pengungsi tersebar di 513 titik, disusul Aceh Tengah dengan 5.306 jiwa (1.075 KK) di 61 titik, serta Bireuen 4.897 jiwa (1.397 KK) di 59 titik pengungsian.
Wilayah lain yang masih mencatat pengungsian antara lain Aceh Timur 3.862 jiwa (1.056 KK) di 53 titik, Nagan Raya 2.472 jiwa (817 KK) di enam titik, serta Bener Meriah dengan 2.116 jiwa yang tersebar di 39 titik pengungsian.
Ada pun Kabupaten Pidie melaporkan 137 jiwa (30 KK) di dua titik dan Kota Lhokseumawe sebanyak 119 jiwa (37 KK).
Di sisi lain, dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana sebelumnya, tujuh daerah dilaporkan tidak lagi memiliki titik pengungsian, yakni Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Besar.
Melalui percepatan pembangunan hunian sementara serta koordinasi berbagai pihak, pemerintah berharap seluruh pengungsi dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan kehidupan masyarakat setelah menghadapi dampak bencana alam yang cukup besar di wilayah Aceh.