JURNALNESIA.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan "AI Force", sebuah lembaga baru yang akan dipimpin seorang "czar" bidang kecerdasan buatan. Langkah itu ditempuh saat para pemimpin industri AI justru meminta pengembangan teknologi ini diperlambat. Trump menyamakan AI Force dengan pembentukan Space Force pada masa jabatan sebelumnya.
Pengumuman disampaikan Trump melalui unggahan di Truth Social. Ia menyatakan akan mengumumkan sosok yang memimpin AI Force "dalam waktu dekat". Trump tidak merinci tugas atau wewenang lembaga tersebut.
Dalam unggahannya, Trump menegaskan pemerintahannya tidak akan menghambat pertumbuhan industri AI. "We will not in any way hinder or stifle the Growth of this incredible Industry," tulisnya. "Rather, we will cherish it, help it, and watch over it, as it grows!"
Membandingkan AI Force dengan Space Force
Trump menyamakan AI Force dengan Space Force, cabang militer AS yang dibentuk pada 2019 saat ia masih menjabat. Perbandingan itu memberi sinyal bahwa lembaga baru ini diposisikan sebagai institusi permanen, bukan sekadar tim kerja sementara.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal struktur, anggaran, atau cakupan kerja AI Force. Trump juga tidak menyebut apakah lembaga ini akan berada di bawah Gedung Putih atau kementerian tertentu.
Jajak Pendapat soal Istilah "Artificial Intelligence"
Selain mengumumkan AI Force, Trump membuka jajak pendapat untuk mengganti istilah artificial intelligence. Ia menawarkan alternatif yang disebutnya "jauh lebih elegan dan akurat", seperti extreme intelligence atau supreme intelligence.
Langkah itu memicu pertanyaan soal apakah perubahan nama akan berdampak pada kebijakan atau regulasi. Hingga kini belum ada penjelasan lanjutan dari pemerintah AS.
Bertentangan dengan Seruan Industri
Keputusan Trump berlawanan arah dengan seruan sejumlah tokoh industri AI. Sepekan sebelumnya, CEO Anthropic Dario Amodei menerbitkan proposal panjang yang mendesak perlambatan laju pengembangan AI.
Seruan itu mendapat dukungan dari sejumlah CEO perusahaan AI pesaing, termasuk OpenAI dan xAI. Mereka sepakat bahwa percepatan pengembangan tanpa pengawasan menimbulkan risiko yang perlu diantisipasi.
Trump menolak pendekatan tersebut. Ia berargumen bahwa menghambat pengembangan AI di AS justru akan membuka peluang China mengejar ketertinggalan dalam persaingan teknologi.
Presiden AS dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari China pekan depan. Isu AI diprediksi menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut.
Dampak bagi Peta Persaingan AI Global
Pembentukan AI Force menandai posisi AS yang memilih mempercepat, bukan mengerem, pengembangan AI. Sinyal ini penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, yang tengah menyusun kerangka regulasi AI sendiri.
Jika AS melonggarkan pengawasan demi mengejar China, tekanan bagi negara berkembang untuk menyesuaikan kebijakan bisa meningkat. Perusahaan teknologi di Asia, termasuk yang beroperasi di Indonesia, kemungkinan mencermati arah kebijakan ini sebelum mengambil keputusan investasi.
Yang belum jelas: apakah AI Force akan berperan sebagai regulator, fasilitator, atau keduanya. Tanpa rincian tugas, dampak nyatanya terhadap industri masih sulit diukur.
