JURNALNESIA.ID — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur meminta dukungan kebijakan, anggaran, dan personel untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi menyoroti lima kantor imigrasi dan satu rumah detensi di NTT, termasuk kesiapan di Labuan Bajo yang terus meningkat aktivitas penerbangan internasionalnya.

Saroha datang bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kepala Kantor Imigrasi Belu, Kepala Kantor Imigrasi Sikka, Kepala Kantor Imigrasi Manggarai Barat, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Karakteristik Geografis NTT dan Beban Pengawasan

NTT berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan berdekatan dengan Australia. Wilayahnya kepulauan, dengan jalur lintas tradisional, PLBN, PLBT, pelabuhan, bandar udara, kawasan pesisir, serta destinasi pariwisata internasional.

Kondisi itu membuat pengawasan keimigrasian tidak bisa hanya bertumpu pada titik pemeriksaan resmi. Deteksi dini diperlukan untuk mengantisipasi pelintasan ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, dan aktivitas orang asing yang berpotensi mengganggu keamanan.

"Kondisi geografis NTT tentu memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, dukungan kebijakan, anggaran, personel, serta sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan," ujar Saroha.

Labuan Bajo dan Titik Rawan yang Dipetakan

Dalam koordinasi dengan Direktur Intelijen Keimigrasian Agus Waluyo, pembahasan difokuskan pada penguatan fungsi intelijen di wilayah perbatasan, jalur lintas tradisional, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan kepulauan.

Labuan Bajo menjadi perhatian khusus karena aktivitas pariwisata dan penerbangan internasionalnya terus tumbuh. Pengawasan dinilai perlu menjangkau wilayah daratan dan perairan, bukan hanya pintu kedatangan.

Sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi bagian dari strategi pengawasan. Pertukaran informasi berjenjang dianggap kunci agar respons terhadap kondisi lapangan berjalan cepat.

Pos Imigrasi Terpencil dan Program Beranda Imigrasi

Revitalisasi sejumlah pos imigrasi masuk dalam pembahasan, termasuk Pos Imigrasi Oepoli, Rote, dan Maritaing di Kabupaten Alor. Beberapa lokasi di wilayah Sumba juga diusulkan untuk penguatan serupa.

Dalam koordinasi dengan Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Keimigrasian Eko Budianto, perhatian diarahkan pada jangkauan layanan bagi warga NTT. Wilayah kepulauan membuat sebagian masyarakat sulit mencapai kantor imigrasi.

Program Beranda Imigrasi didorong sebagai layanan jemput bola. "Pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat. Beranda Imigrasi menjadi salah satu upaya untuk menjawab kondisi geografis NTT sehingga masyarakat di daerah yang jauh dari kantor Imigrasi tetap dapat memperoleh pelayanan dengan lebih mudah," kata Saroha.

Waingapu Dinilai Paling Siap untuk Pusat Layanan Baru

Pengembangan pusat pelayanan keimigrasian di Pulau Sumba turut dibahas. Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dinilai memiliki kesiapan relatif lebih baik, didukung keberadaan bandar udara, pelabuhan, akses transportasi, infrastruktur, dan potensi pariwisata.

Sementara Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya masih memerlukan kajian lanjutan. Pertimbangannya mencakup kondisi geografis, aksesibilitas, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan sarana dan prasarana.

Kesiapan petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Labuan Bajo juga menjadi sorotan, terutama pada hari libur ketika arus pelintas meningkat. Dukungan operasional diminta agar layanan tetap optimal.